Home » » Bulan Ini, KPU Bentuk Tim Kaji e-Voting dalam Pemilukada

Bulan Ini, KPU Bentuk Tim Kaji e-Voting dalam Pemilukada

Written By kpu tanjungpinang on Minggu, 09 November 2014 | 02.05

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membentuk tim yang akan melakukan kajian atas penerepan penggunaan teknologi informasi, termasuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) 2015. Tim setidaknya akan mulai dibentuk dan menggelar pertemuan November ini.

“Bulan ini kami mulai bentuk tim yang akan melakukan kajian. Kita sudah mulai bisa melakukan pertemuan dalam bulan ini,” ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay usai diskusi “Menyoal e-Voting: Fakta dan Pengalaman Pemilu” di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).

Dia mengatakan, tim akan terdiri dari sekitar belasan orang dari beberapa lembaga pemangku kepentingan pemilu. Tetapi, dia mengatakan belum mengetahui siapa saja orang yang akan duduk dalam tim kajian.

Hadar menyebutkan, anggota tim mungkin akan terdiri dari perwakilan universitas dengan jurusan teknologi informasi yang baik, jajaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, KPU juga akan melibatkan penggiat pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Hasil kajian tim, kata dia, akan diuji coba dan dimintai tanggapan dari publik. Hadar mengatakan, tanggapan dari publik akan dijadikan masukan bagi sistem yang akan digunakan. Menurut dia, jika sistem telah teruji dan dapat diterima publik, maka e-votingdapat diterapkan pada penyelenggaraan Pemilukada 2015 mendatang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 85 mengatur, pemungutan suara dalam Pemilukada dapat dilakukan secara elektronik. Pasal 98 perppu tersebut mengatur, jika pemungutan suara dilakukan secara elektronik, penghitungan suara dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
Hadar menuturkan, hal itu berarti, perppu tidak mewajibkan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara elektronik. Meski demikian, kata dia, KPU tetap mengupayakan mekanisme pemungutan suara berdasarkan hasil kajian.


Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2013. Komisi Pemilihan Umum - All Rights Reserved